MOSI TIDAK PERCAYA PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN BLITAR, LSM GPI KEMBALI GELAR AKSI UNJUK RASA
Blitar, MHI- Ratusan massa dari LSM Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) melakukan aksi unjuk rasa dengan mendatangi Kantor Kantor Bupati Blitar pada Selasa (27/02/22).
Pada aksi unjuk rasa ini sebagai wujud menyampaikan Mosi tidak percaya terhadap Pemerintah Kabupaten Blitar. Mereka menuntut adanya keberanian DPRD Kabupaten Blitar untuk segera mencabut Perda Parkir Berlangganan yang diduga illegal, percepatan pembangunan infrastruktur jalan yang dianggap lamban , hancurnya oligarki dan pembubaran TP2ID,1000 sumur terbengkalai, sekolah gratis yang dijanjikan oleh Bupati Blitar Rini Syarifah,
Selain itu aksi yang ketuai oleh Joko Prasetyo juga mengkritisi adanya dugaan jual beli jabatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar khususnya untuk struktural kepala dinas sampai kasi.
“Kita akan memantau setiap program- program yang ada di Pemerintahan Kab. Blitar, rusaknya pemerintahan ini karena ada jual beli jabatan, kalau mereka berjalan sesuai undang-undang yang berlaku maka pemerintahan di Kab. Blitar tidak seperti ini” ungkap Joko
Pada pukul 11.24 WIB Massa mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Blitar untuk menyampaikan pendapat di muka umum dengan meyampaikan aspirasi dari rakyat dan selama ini yang banyak dikeluhkan adanya infrastruktur jalan yang bayak mengalami kerusakan dan tidak sedikit yang menjadi korban.
30 orang perwakilan LSM GPI memasuki Ruang rapat DPRD Kabupaten Blitar dan ditemui oleh Sekretaris DPRD Kab. Blitar Haris Susanto, SH, M. Si, Kadis PUPR Kab. Blitar Dicky Cubandono, S. Sos, M. Si, Kabid Menejemen Dishub Kab. Blitar Anjar Eko Juliatmanto, SH, Kabag Ops Polres Blitar Kompol Mulyanto, SH, Kapolsek Kanigoro (AKP Try Wahyudi, SH.
Namun sampai pukul 11.55 WIB berhubung Ketua DPRD Kabupaten Blitar beserta anggotanya sebanyak 50 orang tidak ada ditempat, maka massa dari LSM GPI meninggalkan ruang rapat DPRD Kabupaten. Blitar.