Jakarta,MHI– Jumat 14 Maret 2025 – Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Politik dan Keamanan yang dipimpin oleh Asisten I, Dr. H. Adi Warman, S.H., M.H., M.B.A., menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) yang dipimpin oleh Letjen TNI Mochammad Hasan.
Dari siaran pers yang diterima Matahukum, Sabtu 15 Maret 2025, pertemuan berlangsung di Ruang Command Center, Gedung Sesmenko Polkam.
Pertemuan antara kedua lembaga tersebut bertujuan untuk mengevaluasi kondisi politik dan keamanan nasional serta menyinkronkan kebijakan strategis dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Rakor ini dihadiri oleh sejumlah pejabat dari kedua institusi. Dari jajaran Penasehat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, hadir:
Dr. H. Adi Warman, S.H., M.H., M.B.A. (Asisten I)
Letjen TNI (Purn) Yoedhi Swastono (Asisten II)
Brigjen Pol (Purn) Drs. Erwin Chahara R., M.Hum (Pembantu Asisten)
Kolonel Inf (Purn) DR. A. Suryo., MA (Pembantu Asisten)
Indra Adi Putra., S.T., M.T. (Pembantu Asisten)
Sementara dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam), turut hadir:
Letjen TNI Mochammad Hasan (Sesmenko Polkam)
Mayjen TNI Heri Wiranto (Deputi Poldagri)
Rokhmah Hidayah (Plh. Deputi Pollugri)
Brigjen TNI Parwito (Plh. Deputi Hanneg & Kesbang)
Brigjen Pol Asep Jenal Achmadi (Plt. Deputi Kamtibmas)
Marsda TNI Eko Dono Indarto (Deputi Kominfo)
Laksda TNI Suharto (Staf Ahli Dawilmar)
Marsda TNI Oka Prawira (Staf Ahli Tannas)
Asmarni (Plt. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Transformasi Digital)
Fokus Pembahasan
Rakor ini membahas berbagai isu strategis terkait stabilitas politik dan keamanan nasional termasuk evaluasi keberadaan satgas saber pungli. Beberapa agenda utama yang menjadi perhatian dalam rapat ini antara lain:
Evaluasi situasi politik nasional pasca Pemilu dan Pilkada 2024, termasuk antisipasi potensi gejolak akibat konsolidasi kekuasaan.
Keamanan nasional dan tantangan global, khususnya terkait ketegangan di Laut China Selatan, ancaman separatisme, serta penguatan keamanan perbatasan.
Keamanan siber dan disinformasi, dengan strategi menangkal propaganda digital serta memperkuat perlindungan terhadap infrastruktur strategis nasional.
Sinkronisasi kebijakan politik dan keamanan nasional dengan implementasi Astacita Presiden guna memastikan stabilitas dan ketahanan negara.
Komitmen Pemerintah
Asisten I Dr. H. Adi Warman menegaskan bahwa sinergi antara Penasihat Khusus Presiden dan Kemenko Polkam sangat penting dalam memastikan kebijakan yang tepat guna menghadapi dinamika politik dan keamanan yang berkembang.
Sementara itu, Letjen TNI Mochammad Hasan menyampaikan bahwa Kemenko Polkam akan terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak untuk menjaga stabilitas nasional serta mendukung implementasi prioritas pemerintahan yang baru.
Melalui Rakor ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan, kedaulatan, dan stabilitas nasional dengan strategi yang lebih terpadu dan responsif terhadap tantangan global maupun domestik.
