BUPATI BLITAR KURANG KORDINASII DENGAN STAKEHOLDER YANG ADA TERKAIT ANCAMAN MUNDUR WABUP
BLITAR,MHI- DPRD Kabupaten Blitar menyayangkan kasus mutasi yang menyulut emosi Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso. Namun mereka mengakui jika Bupati Blitar kurang koordinasi & komunikasi dalam mengambil keputusan.
Anshori Baedowi, Anggota Fraksi PPP DPRD Kabupaten Blitar sudah memprediksi jika polemik seperti saat ini terkait mutasi Ajudan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan & Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Blitar, akan terjadi.
Menurutnya, Rini Syarifah Bupati Blitar dinilai kurang koordinasi dengan stakeholder yang ada.
Anshori mengatakan beberapa kali pengambilan keputusan berupa kebijakan publikasi Bupati Blitar dinilai kurang komunikasi dengan legislatif. Padahal seharusnya ada sinergitas antara keduanya.
Ia juga berharap Rahmat Santoso, Wakil Bupati Blitar tidak mundur dari jabatannya karena semua bisa dibicarakan.
Bupati juga diharapkannya bisa mendengarkan saran dari kiri kanan sehingga tidak hanya sepihak.
Mujib, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar juga menanggapi hal ini & menilai ada pola komunikasi yang kurang baik antara Bupati & Wakil Bupati.
Mujib memastikan DPRD Kabupaten Blitar tidak ada niat memasuki ranah eksekutif, namun fungsi DPRD antara lain legislasi, anggaran & pengawasan.
Sehingga kewajiban legislatif mengingatkan kepada Kepala Daerah agar Kabupaten Blitar bisa menjadi lebih baik.
Sampai berita ini di naikan, Rini Syarifah Bupati Blitar masih belum bisa dihubungi untuk dimintai keterangan.
Di pemberitaan kami sebelumnya, Wabup Blitar mengancam mundur dari jabatannya setelah Riana, ajudan istrinya selaku Ketua TP PKK dimutasi.
