Fraksi PDIP Tak Hadir Dalam Rapat Paripurna, Ketua DPRD Kabupaten Blitar Beri Jawaban Tegas
Blitar, MHI – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar yang telah dua kali tertunda dalam Agenda Penyampaian Perubahan KUA – PPAS tahun 2022.Hal tersebut juga menimbulkan banyak sorotan dari berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Blitar di karenakan tidak kuorum , akibat tidak mau hadirnya Fraksi PDIP pada Rapat Paripurna tersebut.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto dari Fraksi PDIP ,usai Rapat Paripurna Istimewa agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Joko Widodo Selasa ( 16/08/2022) menjelaskan ” Sampai saat ini Fraksi PDIP belum melihat Perubahan yang telah diajukan”.
,” Kita mengharapkan ada komunikasi ,jadi program yang namanya pengentasan kemiskinan itu apa ? Jumlah warga miskin itu berapa hari ini , lalu cara cara yang di lakukan Pemerintah Daerah itu seperti apa ? ,dalam visi misi Bupati kan sudah menyampaikan ,RPJM kan sudah ada,” ujar Suwito .
” Kemudian kesehatan , bicara tentang Stunting ,bicara tentang pemulihan ekonomi , pengangguran ,lapangan kerja jadi kita dari PDIP belum melihat urgensinya nya PAK, perubahan anggaran ini , untuk kepentingan pengentasan kemiskinan, penganguran ,pemulihan ekonomi, SPMK kesehatan ,itu yang tidak signifikan.” lanjutnya.
Suwito juga menambahkan ,”Janganlah PAK hanya kejar waktu , PAK ini di jadikan oh waktunya PAK yok dimasukkan,jangan gitulah ,Subtansi apa dulu , tujuannya yang signifikan ini apa ,sehingga kita mengharapkan ada penjelasan terkait hal itu, “signifikan,” jelas Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Blitar ini
Ketika media menanyakan apa ini terkait tumpang tindihnya tugas TAPD dengan TP2ID, Suwito mengatakan itu ranah rumah tangga Bupati ,namun yang jelas fungsinya TPAD dan TP2ID.
Kalau TPAD mempunyai fungsinya sebagai tim anggaran pemerintah daerah ini ,Bupati menugaskan TPAD untuk menjembatani, keputusan politik itu menjadi keputusan program teknis yang akan dilakukan oleh OPD jadi ada jembatan politisnya, makanya TPAD ini untuk menterjemahkan kemauan politik Bupati menjadi program program .
,” Contohnya Bupati menyampaikan sekolah gratis ,itu diterjemahkan oleh TPAD sekolah gratis itu seperti apa, begitu juga Bupati menyampaikan pengentasan kemiskinan yang di terjemahkan dalam programnya seperti apa ,itu tugasnya TPAD .
” Kalau terkait Paripurna yang belum kuorum ,PDIP belum melihat itu ,antara kemauan politik diterjemahkan menjadi program oleh TPAD” jelas Suwito
Terkait TP2ID ,itukan di bentuk Bupati Blitar untuk memberi saran kepada Bupati Blitar , namun saya belum melihat sarannya seperti apa ya..dan sarannya tidak kedewan itu hanya untuk Bupati .
Terakhir Ketua DPRD Kabupaten Blitar dari Fraksi PDIP menegaskan ,” Kalau belum terkomunikasikan ,kalau belum tahu seperti apa, atau malah belum di jadwalkan saja , supaya di sampaikan ,dari pada nanti Paripurna lalu tidak kuorum, sudah dijadwalkan mending Penjadwalan tunggu siapnya sana biar kuorom udah dijadwalkan mending
Penjadwalan tunggu siapnya sana biar kuorom kalau tidak kuorum lagi malah repot ,” pungkas Suwito.
