GERUDUK KANTOR BUPATI BLITAR, FRONT PEJUANG PETANI MATARAMAN GELAR AKSI LAWAN MAFIA TANAH DAN MAFIA HUTAN
Blitar, MHI- Ratusan petani di Kabupaten Blitar yang tergabung dalam Front Perjuangan Petani Mataraman, menggelar aksi unjuk rasa. Selasa (27/09/22).
Koordinator aksi Moh. Trijanto menjelaskan ada lima tuntutan dalam aksi tersebut. Intinya massa meminta Pemerintah Kabupaten Blitar untuk lawan mafia tanah maupun mafia hutan serta wujudkan perhutanan sosial dan reforma agrarian tanpa KKN.
“Kami menuntut pemerintah Kabupaten Blitar melaksanakan program perhutanan sosial dan reforma agraria tanpa ada KKN, Tangkap oknum Perhutani yang terbukti memperhambat dan menggagalkan KHDPK, program perhutanan sosial dan pereforma agrarian, tangkap mafia tanah dan mafia hutan serta mewujudkan tata kelola hutan secara bersih, demokrasi dan berwatak kerakyatan” paparnya
Aksi tersebut didasari Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya telah menetapkan SK dengan nomor SK.287/MENLKH/SETJEN/PLA.2/4/2022 menerangkan bahwa KLHK akan mengambil alih pengelolaan kawasan hutan milik Perhutani seluas 1.103.941 hektare yang berada di Jawa untuk dijadikan sebagai kawasan hutan dengan pengelolaan khusus (KHDPK).
“ Kita berkeyakinan latar belakang pelaksanaan KHDPK untuk mengurangi areal yang tidak produktif yang selama ini dikelola oleh Perum Perhutani dan akhirnya hanya menjadi ajang buang-buang anggaran saja. Hal ini juga untuk mengurangi konflik yang selama ini tidak mampu diselesaikan oleh Perum Perhutani” lanjutnya.
“ Padahal KHDPK bermanfaat untuk efisiensi kinerja usaha dari Perhutani. Namun sayangnya program perhutanan sosial dan reforma agraria bisa menjadi macan kertas saja bila tidak ada komitmen dari semua pihak untuk melaksanakannya secara konsisten. Apalagi banyak mafia tanah dan mafia hutan yang diduga bersikeras menggagalkan program yang berwatak kerakyatan tersebut dengan memanfaatkan konflik masyarakat sehingga dapat mengambil keuntungan tanpa harus membayar pajak pada negara” tegasnya.
Trijanto juga mendesak agar Pemerintah Kabupaten Blitar agar segera merealisasikan program reforma agraria dan perhutanan sosial dan memberantas mafia tanah dan mafia hutan.
Dalam aksi tersebut, Hadir mewakili Pemerintahan Kabupaten Blitar Kepala Kantah BPN Kabupaten Blitar , Kepala Dinas Satpol PP, Kepala Dinas Lingkungan Hidup , Kepala Dinas Bakesbangpol ikut menandatangi pakta integritas.
