Menteri ATR/BPN: Laporkan Jika Anak Buah Saya Macam- Macam Dilapangan
MHI– Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengatakan akan menindak tegas kepada jajarannya yang mempersulit penuntasan masalah pertanahan. Hadi mengaku tidak segan mengeluarkan sanksi pemecatan kepada anak buahnya yang merugikan masyarakat.
Hal itu disampaikan Hadi dalam pertemuan Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) Summit 2023 di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Rabu (30/8/2023). Hadi awalnya meminta bantuan sejumlah instansi dalam menyelesaikan masalah pertanahan, khususnya masyarakat yang permukimannya berada di atas air.
“Saya mohon bantuan kepada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dari aparat kepolisian, termasuk dari KKP, tolong dibantu masih ada masyarakat yang hidup di atas air yang mengharapkan sertifikat,” kata Hadi.
Hadi mengatakan telah memerintahkan jajarannya untuk turun ke lapangan dalam melihat langsung masalah tanah di masyarakat. Dia menegaskan penugasan pihak ATR/BPN bebas dari kepentingan apapun.
“Yakinlah Bapak dan Ibu kami melakukan tugas ini tanpa mens rea, tanpa kepentingan. Sehingga kalau ada petugas kami yang datang ke lapangan yakinlah itu sudah perintah menteri untuk menyelesaikan tugas. Apabila ada mens rea, kami tindak, kalau perlu dipecat,” jelas Hadi.
Mantan Panglima TNI ini mengaku terbuka jika adanya informasi perihal tingkah laku anak buahnya di lapangan. Dia meminta segera melaporkan kepadanya jika menemukan oknum ATR/BPN yang menyalahi aturan dalam pengurusan masalah pertanahan warga.
Ada empat isu yang akan dibahas dalam GTRA Summit tahun ini. Keempat isu tersebut mulai dari penguatan skema legalisasi aset pemukiman di atas air, pulau-pulau kecil, dan pulau kecil terluar.
Isu berikutnya terkait resolusi penyelesaian konflik agraria pada penguasaan masyarakat di atas tanah yang merupakan aset BMN/BMD, BUMN/BUMD. Isu berikutnya soal penyelesaian permasalahan dan percepatan pemenuhan target sertifikasi tanah transmigrasi serta percepatan redistribusi tanah yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan.
“Oleh karena itu GTRA yang kita laksanakan ini harus sejalan dan sebanding dengan dampak yang diberikan kepada negara untuk masyarakat,” jelas Hadi.
Lebih lanjut Hadi mengatakan tiap masalah pertanahan rakyat, termasuk ribuan desa masuk kawasan hutan akan dicarikan solusi di GTRA Summit tahun ini. Dia berharap hasil kegiatan tersebut akan memberikan kepastian hukum atas masalah agraria yang dirasakan masyarakat.
“Rakyat harus tersenyum manis dengan pelaksana GTRA Summit karena harapan mereka mendapat kepastian hukum dan peningkatan ekonomi akan terwujud,” pungkas Hadi Tjahjanto.(Red)
