Penyampaian raperda oleh fraksi-fraksi DPRD kabupaten Malang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Malang tahun 2023.
MALANG,MHI– . Pada rapat paripurna Rabu 15 Mei 2024 adapun yang hadir Bupati Malang H.M Sanusi , wakil bupati Malang ,ketua DPRD kabupaten Malang Darmadi, dan wakil ketua DPRD beserta 23 anggota DPRD yang hadir, serta diikuti oleh beberapa Kepala OPD kedinasan maupun tingkat Camat se Kabupaten Malang yang hadir beserta forkopimda.
Dalam pandangan umum fraksi-fraksi DPRD yang disampaikan oleh juru bicara dari fraksi golongan karya Sudjono menyampaikan dan mewakili dari kelima fraksi diantaranya fraksi PDIP ,fraksi PKB ,fraksi golongan karya ,fraksi Nasdem ,fraksi Gerindra .
Dalam hal ini Sudjono menyampaikan diantaranya dari fraksi PDIP ada 5 poin. Diantaranya poin pertama PAD belum memenuhi target sebesar 1 triliun 25 miliar 586 juta 55.000.248 rupiah terealisasi sebesar 830 miliar 906 juta 9.856.000.543 atau 81,80%.
Terkait hambatan dan tantangan yang tidak tersampaikan dengan transparan yang seharusnya didasarkan pada tingginya kebutuhan yang tidak seimbang dengan fiskal. Dan belum bisa melayani masyarakat sesuai harapan.
Penerimaan dan pengeluaran bahwa sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu harus diuraikan sampai objek dan rinciannya, WTP diterima oleh pemerintah Kabupaten Malang yang ke-10 kalinya secara berturut-turut.
Namun masih banyak masalah yang belum terselesaikan sesuai target diantaranya tingginya angka kemiskinan ,santing ,pengangguran terbuka ,pendidikan dan kesehatan yang cukup memperhatikan.
Untuk fraksi partai PKB ada tiga poin, diantaranya untuk memaksimalkan PAD dari aspek pajak dan retribusi harus ada, BUMD Bank Artha Kanjuruhan untuk lebih meningkatkan pelayanan dengan maksimal serta memiliki langkah-langkah dan program yang profesional.
Pemerintah Kabupaten Malang harus meningkatkan anggaran pertanian agar menuju petani yang makmur, untuk fraksi Golkar ada dua poin diantaranya target PAD khususnya retribusi daerah sangat rendah kurang dari 28,94% dan 2 tahun berturut-turut hal ini terjadi pada saat kajian LKPJ oleh perguruan tinggi. Banyak kepala perangkat daerah yang tidak hadir hanya diwakili oleh pejabat bawahnya.
Poin yang kedua prioritas alokasi anggaran kabupaten Malang masih didominasi di infrastruktur belum memperhatikan secara profesional alokasi anggaran ke perangkat daerah yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat seperti pertanian ,UMKM ,pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ,pengendalian penduduk serta dinas perpustakaan dan arsip ,serta dinas pariwisata.
Untuk fraksi partai Nasdem ada dua poin diantaranya gagalnya target pencapaian PAD perlu diteliti dalam pembahasan pertanggungjawaban APBD Kabupaten Malang dan kajian antara serapan anggaran dampak manfaatnya bagi masyarakat agar lebih terpaparkan dengan baik pada pertanggungjawaban APBD tahun 2023.
Untuk fraksi partai Gerindra ada dua poin diantaranya poin pertama mendukung baik atas hasilnya pemeriksaan (LHP)BPK RI atas laporan keuangan pemerintahan daerah kabupaten Malang tahun anggaran 2023 harapan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dapat di raih untuk memotivasi lebih baik kedepan.
