Wabup Blitar Sebut Kepala BLP Diduga Terlibat Pungli Lelang Pengadaan Proyek, Kini Ia Dilantik Jadi Kadis Perkim PUPR
Blitar,MHI– Bupati Blitar, Rini Syarifah melantik 8 pejabat kepala dinas yang baru pada Jumat (08/09/23) kemarin. Dari 8 pejabat tersebut ada nama Iwan Dwi Winarto yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan kini resmi dilantik menjadi Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
Nama Iwan Dwi Winarto sebelumnya sempat disebut beberapa kali oleh Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso terlibat dugaan Pungli lelang pengadaan proyek. Bahkan Rahmat yang saat itu masih menjabat sebagai Wakil Bupati Blitar menduga uang hasil pungutan liar tersebut akan digunakan Iwan untuk maju sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
Lebih tajam, Rahmat menyebut jika Iwan terpilih jadi Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Blitar maka benar ada dugaan jual beli jabatan.
“Ya mungkin masih proses tapi yang jelas saya sudah ngomong. Ternyata kan nyalon Perkim itu kalau sampai jadi berarti benar ada jual beli jabatan, gitu aja lo,” ucap Wabup Blitar, Rahmat Santoso, Jumat (14/08/23) lalu.
Namun semua itu hanyalah dugaan semata dari Rahmat Santoso. Meski Wabup Blitar itu mengatakan memiliki bukti-bukti yang kuat terkait dugaan pungli yang dilakukan oleh Kepala BLP, nyatanya sampai sekarang kasus tersebut tidak ada kelanjutannya.
Iwan Dwi Winarto sendiri sejak awal memang sudah mendaftar sebagai calon kepala Perkim. Kepala BLP tersebut dinyatakan lolos 3 besar oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kabupaten Blitar bersama Haris Muktiono dan Marhaendra Pudji, pada bulan Juli 2023 lalu.
Sudah jadi barang tentu Iwan juga mengikuti semua proses dan tahapan pendaftaran calon kepala dinas. Hasilnya Kepala BLP tersebut keluar sebagai yang terbaik. Bupati Blitar, Rini Syarifah pun memastikan proses lelang jabatan ini dilakukan secara transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.
Mak Rini sapaan akrab Bupati Blitar pun meminta Iwan dan 7 kepala dinas yang baru untuk segera tancap gas dalam proses pelayanan publik. Bupati perempuan pertama tersebut, meminta agar kepala dinas yang baru agar fokus pada pelayanan publik dan bukan yang lain.
“Perlu diketahui bersama bahwa seleksi terbuka 7 (tujuh) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang kosong telah mendapatkan rekomendasi dari KASN tertanggal 10 Agustus 2023. Tahapan-tahapan proses seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kabupaten Blitar disetujui dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sehingga Pejabat Pembina Kepegawaian dapat menetapkan 1 (satu) dari 3 (tiga) nama Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama hasil seleksi terbuka untuk ditetapkan dan dilantik,”kata Rini Syarifah.
Rini Syarifah menekankan agar para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan tugas baru mereka dan segera mengenali Tupoksinya serta tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka. Menurutnya, sebagai pelayan masyarakat, para pejabat harus mampu memberikan kontribusi terbaik mereka di tempat tugas baru.
“Kami berpesan kepada pejabat yang baru dilantik, Pemimpin harus berpegang teguh pada prinsip good governance, yang berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat dan inovatif, totalitas-tuntas-dalam basis outcome dan impact, kolaboratif-presisi dalam perencanaan, teliti-ketelitian dalam pelaksanaan program kegiatan dan administrasinya,” tutupnya.
Adapun 8 Kepala Dinas yang baru dilantik oleh Bupati Blitar tersebut adalah sebagai berikut :
1. Setiyana, sebagai Kepala Bakesbangpol
2. Darmadi, sebagai Kepala Disperindag
3. Sri Wahyuni, sebagai Kepala Diskopum
4. Iwan Dwi Winarto, sebagai Kepala Disperkim
5. Anindya Putra Robertus, sebagai Kepala Dispora
6. Prasetyo, sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pada Setda
7. Trisno Widodo, sebagai Kabid Tata Ruang pada Dinas PUPR
8. Moh Badrodin, sebagai Kepala Bagian Perekonomian pada Setda
Bupati Rini Syarifah juga mengingatkan para pejabat yang dilantik untuk selalu berkomunikasi dengan baik dan menjalin kerjasama yang harmonis dengan atasan, rekan kerja, serta masyarakat. Karena, sinergi dan kolaborasi yang baik antar pejabat sangat penting dalam memastikan terciptanya program-program yang telah ditetapkan. (Red).
