Dialog Nasional Antipungli MAPI Dorong Perijinan Digital dan Berikan Penghargaan
Bandung,MHI- Direktur Anti Korupsi Badan Usaha (AKBU) KPK RI, Aminuddin, menyampaikan pentingnya menganalisa regulasi dan koordinasi di antara para pemberi izin dan para pengusaha untuk mengetahui di mana persoalan kebuntuan yang terjadi sehingga korupsi, pungli atau pemerasan di badan usaha dan pelayan publik perizinan dapat diantisipasi.
“AKBU KPK merupakan Direktorat baru di KPK, kita lebih mencari akar masalah yang ada di dunia usaha. Makanya sinergitas dan membedah regulasi dan aturan lainnya menjadi penting kita lakukan secara bersama-sama sehingga tidak saling menghakimi, mana yang pelaku korupsi mana akibat regulasi yang tumpang tindih,” jelas Aminuddin, dalam acara Dialog Nasional dan Silaturahmi Nasional Masyarakat Anti Pungli Indonesia (MAPI), di el Royal Hotel, Bandung, Jawa Barat Selasa (17/01/2023).
Dialog yang mengangkat tema Dinamika Pungli dan Masa Depan Pelayanan Publik di Indonesia, itu juga dihadiri sejumlah asosiasi perumahan, Kadin Jabar, para pejabat ATR/BPN, pemerintah daerah, dan sejumlah stakeholders lainnya.
Lebih lanjut, Aminuddin menjelaskan bahwa jika sudah diketahui bahwa oknum aparat atau pengusahanya memang bermental korup maka akan diserahkan ke bidang penindakan.
” kami pasti lakukan sok terapi dengan cara penindakan jika memang upaya pencegahan yang sudah dilakukan tidak berdampak untuk perbaikan tersebut,” tambahnya.
Sementara kepala Kantor Wilayah ATR BPN Jawa Timur, Jonahar, yang mewakili Irjen ATR/BPN yang berhalangan hadir menyampaikan, bahwa sebagai pelayan publik, saat ini tidak bisa hanya mengandalkan SOP, namun harus penuh inovasi utk perbaikan sistem pelayanan.
“Kami terus meningkatkan pelayanan dan mendorong perizinan secara digital agar ke depan masyarakat lebih mudah dan murah saat melakukan pengurusan pertanahan,” ujar mantan Kakanwil ATR/BPN Jawa Tengah itu.
Sekretaris Kelompok Ahli Satgas Saberpungli Provinsi Jawa Barat, Rusman, menyampaikan bahwa Satgas Saberpungli terus meningkatkan kinerjanya untuk mendorong perbaikan pelayanan publik di Jabar, mulai pencegahan hingga OTT.
“Saya percaya teori kepala ikan, jika kepalanya busuk maka semuanya akan busuk juga, karena itu saya meminta kepada para kepala badan atau dinas ayo kita perbaiki, saya yakin jika kepalanya baik semuanya akan baik, sehingga pungli, gratifikasi, dan suap akan bisa kita kurangi,” ujarnya.
Dewan Pengarah MAPI Irjen Pol (P) Widiyanto Poesoko, meminta seluruh jajaran MAPI dan stakeholders pelayanan publik untuk terus berkolaborasi melakukan pencegahan untuk mewujudkan Indonesia bersih dari pungli.
“MAPI merupakan agen perubahan, mereka adalah para pejuang anti pungli fan korupsi, saat saya menjabat Sekretaris Satgas Saberpungli Pusat, temuan dan OTT informasinya pasti datang dari MAPI, maka teruslah semangat bekerja di seluruh wilayah Indonesia untuk membantu bangsa ini agar lebih baik,” ulasnya.
Seperti diketahui acara Dialog Nasional Antipungli tersebut juga MAPI memberikan apresiasi dan penghargaan kepada sepuluh kantor pelayanan publik yang bersih pungli, mulai Kanwil ATR/BPN Jatim, Jambi, Kantah ATR/BPN Kendal, Tanggerang Selatan, Gresik, Kantor Imigrasi Bekasi, inspektorat DKI Jakarta, Satgas Saberpungli Jabar, dan Bupati Kepulauan Seribu. (*)
