Perkuat Kualitas Layanan, Masyarakat Anti Pungli Indonesia Audiensi dengan Kanwil Badan Pertanahan Nasional DIY Dukung Menuju WBK

Yogyakarta, MHI – Dalam semangat memperkuat kualitas pelayanan publik dan mendukung langkah reformasi birokrasi, Masyarakat Anti Pungli Indonesia (MAPI) melakukan audiensi dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (9/4/2026).

Audiensi yang berlangsung di ruang rapat Kantor Wilayah BPN DIY selama dua jam, mulai pukul 10.00 hingga 12.00 WIB, berjalan dalam suasana terbuka, dialogis, dan konstruktif. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan mutu layanan pertanahan, sejalan dengan capaian predikat Wilayah Tertib Administrasi Berintegritas (WTAB) yang telah diraih serta komitmen menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Dalam forum tersebut, MAPI menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat terkait pelayanan pertanahan, khususnya di wilayah Kabupaten Sleman, Gunungkidul, Kota Yogyakarta, dan Bantul. Beberapa isu yang mengemuka antara lain terkait kendala administrasi, ketidaksesuaian prosedur, hingga persoalan tumpang tindih bidang tanah yang memerlukan perhatian bersama.

Audiensi dipimpin oleh Dewan Pembina MAPI, E. Agustian, didampingi Wakil Sekretaris Jenderal MAPI, Very Sukma dan Teguh Iman Subagio Humas Sub Regional Semarang Raya. Kehadiran MAPI disambut langsung oleh Kepala Kantor Wilayah BPN DIY, Sepyo Achanto, bersama jajaran pejabat struktural.

Dalam pemaparannya, E. Agustian menegaskan bahwa audiensi ini merupakan bagian dari kontribusi MAPI dalam mengawal pelayanan publik agar semakin transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kami melihat adanya dinamika di lapangan yang perlu menjadi perhatian bersama. Ini bukan semata kritik, tetapi bagian dari ikhtiar kolektif untuk memperkuat sistem pelayanan yang sudah berjalan baik agar menjadi semakin optimal,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan sistem administrasi dan pemanfaatan teknologi untuk meminimalisir potensi kendala pelayanan. Digitalisasi arsip, peningkatan kapasitas SDM, serta pengawasan berbasis sistem dinilai sebagai langkah strategis yang dapat memperkuat integritas layanan.

Selain itu, MAPI mendorong transparansi dalam setiap tahapan pelayanan, termasuk kejelasan waktu penyelesaian dan biaya, sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan publik.

Menanggapi hal tersebut, Sepyo Achanto menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan MAPI. Ia menegaskan bahwa jajaran BPN DIY terbuka terhadap setiap saran konstruktif sebagai bagian dari proses perbaikan berkelanjutan.

“Capaian WTAB yang telah kami raih menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Saat ini kami juga berkomitmen kuat untuk melangkah menuju WBK, dengan memperkuat sistem, integritas, dan profesionalisme aparatur,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa BPN DIY terus melakukan berbagai inovasi, termasuk penguatan layanan berbasis elektronik seperti pendaftaran tanah digital, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan.

Dalam aspek penanganan sengketa, BPN DIY juga memperkuat sinergi lintas sektor dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum guna memastikan setiap permasalahan dapat diselesaikan secara efektif dan tepat waktu.

Sepyo juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi pelayanan publik dengan melaporkan setiap kendala atau potensi penyimpangan yang ditemui.

Audiensi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara MAPI dan BPN DIY. Kedua pihak sepakat bahwa perbaikan layanan pertanahan membutuhkan sinergi, komitmen, serta keterbukaan dari semua pihak.

Sebagai penutup, E. Agustian menyampaikan harapan agar semangat reformasi birokrasi terus dijaga dan ditingkatkan.

“Kami optimis, dengan komitmen yang kuat dan konsistensi dalam berbenah, pelayanan pertanahan akan semakin profesional dan dipercaya masyarakat. Jadikan pelayanan sebagai kehormatan, bukan sekadar kewajiban,” tegasnya.

Sebagai simbol sinergi dan kolaborasi, di akhir pertemuan dilakukan penyerahan Majalah MAPI kepada Kepala Kantor Wilayah BPN DIY. Momen ini menjadi penegasan komitmen bersama dalam membangun komunikasi yang berkelanjutan, serta mendukung terwujudnya tata kelola pertanahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas menuju WBK. (VSF)